Netanyahu Usulkan Kripto
PORTALKALTIM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan pemanfaatan mata uang kripto dan teknologi blockchain sebagai alternatif untuk menghadapi kemungkinan sanksi ekonomi internasional. Gagasan mengenai kripto untuk menghadapi sanksi Israel tersebut muncul ketika pemerintah menghadapi tekanan diplomatik atas kebijakan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki. Namun, usulan itu langsung menuai penolakan dari Bank Sentral Israel serta kritik dari ekonom dan tokoh oposisi.
Dilansir CNN pada Selasa (27/10/2026), Netanyahu menyampaikan gagasan tersebut dalam wawancara dengan Channel 10 yang membahas situasi perekonomian Israel. Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi apabila tekanan internasional berkembang menjadi pembatasan terhadap sistem perbankan nasional.
Menurut Netanyahu, kemungkinan sanksi terhadap perbankan harus dipandang sebagai risiko yang perlu dipersiapkan sejak dini. Pembatasan semacam itu, apabila benar-benar diterapkan, berpotensi mempersulit transaksi keuangan lintas negara, pembayaran perdagangan, serta hubungan bisnis dengan mitra internasional.
Ancaman Sanksi Perbankan Menjadi Perhatian Netanyahu
Pernyataan Netanyahu memperlihatkan kekhawatiran pemerintah Israel terhadap kemungkinan tekanan internasional yang semakin luas. Selama ini, hubungan ekonomi dengan negara-negara lain menjadi salah satu unsur penting bagi aktivitas perdagangan, investasi, dan transaksi keuangan Israel.
Sanksi terhadap sektor perbankan dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda dibandingkan pembatasan terhadap produk tertentu. Jika lembaga keuangan mengalami kesulitan mengakses layanan internasional, perusahaan dapat menghadapi hambatan dalam melakukan pembayaran kepada pemasok, menerima dana dari pembeli, atau menyelesaikan transaksi lintas batas.
Dampaknya juga berpotensi menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Perusahaan yang bergantung pada impor bahan baku, eksportir yang membutuhkan pembayaran dari luar negeri, serta pelaku usaha yang menggunakan pembiayaan internasional dapat menghadapi peningkatan biaya dan ketidakpastian.
Kekhawatiran tersebut menjadi latar belakang gagasan Netanyahu mengenai sistem ekonomi alternatif. Ia berpendapat bahwa pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai sanksi diberlakukan sebelum mulai menyiapkan langkah penanganan.
Kebijakan Permukiman di Tepi Barat Memicu Tekanan Internasional
Tekanan diplomatik terhadap Israel menjadi salah satu latar belakang munculnya pernyataan Netanyahu. Sejumlah negara Barat meningkatkan kritik terhadap kebijakan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Inggris, Perancis, dan Kanada termasuk negara yang, menurut laporan yang menjadi sumber berita ini, mengambil langkah pembatasan terhadap produk dari permukiman Israel di wilayah tersebut. Kebijakan itu merupakan bagian dari respons terhadap perluasan permukiman dan meningkatnya kekerasan yang melibatkan pemukim Israel.
Persoalan permukiman telah lama menjadi salah satu isu utama dalam hubungan Israel dengan negara-negara Barat. Kebijakan yang berkaitan dengan wilayah Palestina tidak hanya memengaruhi hubungan diplomatik, tetapi juga dapat memunculkan konsekuensi perdagangan, investasi, dan hubungan bisnis.
Pembatasan terhadap produk tertentu perlu dibedakan dari sanksi terhadap sistem perbankan secara menyeluruh. Larangan atau pembatasan perdagangan pada kategori produk tertentu memiliki cakupan berbeda dibandingkan kebijakan yang membatasi hubungan lembaga keuangan dengan suatu negara.
Mata uang kripto tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk menghindari sanksi
Pernyataan itu menyoroti perbedaan pandangan antara kepala pemerintahan dan otoritas moneter mengenai cara melindungi perekonomian Israel dari tekanan eksternal.
Netanyahu mendorong persiapan sistem alternatif, sedangkan bank sentral menilai bahwa solusi semacam itu tidak dapat menggantikan kebutuhan untuk mempertahankan hubungan dengan mitra dagang utama. Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya mencegah penerapan sanksi dan mengurangi dampaknya apabila risiko tersebut berkembang.
Penolakan itu bukan sekadar perdebatan mengenai pilihan teknologi. Bank sentral berkepentingan menjaga stabilitas sistem pembayaran, kepercayaan terhadap mata uang, dan kelancaran hubungan keuangan dengan lembaga di negara lain.
Sistem perbankan internasional menyediakan berbagai layanan yang sulit digantikan hanya dengan memindahkan transaksi ke jaringan blockchain. Layanan tersebut mencakup pembiayaan perdagangan, pengelolaan rekening perusahaan, penyelesaian pembayaran, pertukaran mata uang, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Penggunaan kripto dapat menyediakan cara berbeda untuk memindahkan aset digital. Namun, keberadaan jaringan transaksi tidak menjamin bahwa penerima dana dapat mengubah aset tersebut menjadi mata uang yang diperlukan untuk membayar pemasok, menggaji pekerja, atau memenuhi kewajiban bisnis.
Mengapa Kripto Tidak Mudah Menggantikan Sistem Perbankan di Masa kini
Mata uang kripto sering dipandang sebagai alternatif karena transaksi aset digital dapat dilakukan melalui jaringan blockchain tanpa menggunakan mekanisme transfer bank konvensional pada setiap tahapnya.
Blockchain merupakan teknologi pencatatan digital yang memungkinkan transaksi dicatat dan diverifikasi melalui jaringan sesuai mekanisme yang digunakan. Pada sejumlah jaringan publik, transaksi dapat diperiksa melalui catatan yang tersedia secara terbuka.
Karakteristik tersebut membuat teknologi blockchain menarik bagi pihak yang ingin mengembangkan layanan pembayaran alternatif. Dalam kondisi tertentu, aset digital dapat membantu memindahkan nilai tanpa harus menggunakan jalur pembayaran tradisional yang sama dengan transaksi perbankan biasa.
Namun, kemampuan memproses transaksi tidak berarti suatu jaringan dapat menggantikan sistem keuangan sebuah negara. Perekonomian modern membutuhkan lebih dari sekadar sarana untuk mengirim aset dari satu alamat digital ke alamat lainnya.
Perusahaan membutuhkan kepastian mengenai nilai pembayaran, waktu penyelesaian, biaya transaksi, dan kemampuan menggunakan dana untuk memenuhi kewajiban. Mereka juga memerlukan layanan pembiayaan, asuransi, pengelolaan risiko, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Teknologi Blockchain Memiliki Keterbatasan dalam Menghadapi Sanksi
Blockchain dapat menyediakan infrastruktur pencatatan transaksi yang berbeda dari sistem pembayaran konvensional. Akan tetapi, teknologi tersebut tidak menghapus seluruh bentuk kontrol ekonomi yang dapat diterapkan oleh pemerintah atau lembaga keuangan.
Sanksi internasional dapat mencakup pembatasan terhadap individu, perusahaan, sektor industri, layanan keuangan, maupun transaksi tertentu. Cakupan dan pelaksanaannya bergantung pada aturan yang ditetapkan oleh negara atau organisasi yang menjatuhkan sanksi.
Ketika suatu perusahaan menjadi sasaran pembatasan, penggunaan blockchain tidak otomatis membuat aktivitas bisnisnya sah. Jika transaksi tetap dilarang berdasarkan hukum yang berlaku, memindahkan pembayaran ke jaringan digital tidak menghapus kewajiban hukum tersebut.
Selain itu, transaksi blockchain dapat meninggalkan catatan yang dapat dianalisis. Pada jaringan publik, informasi mengenai perpindahan aset sering kali dapat diperiksa melalui riwayat transaksi, meskipun identitas di balik alamat digital tidak selalu terlihat secara langsung.
Lembaga analisis blockchain dan penegak hukum dapat menggunakan berbagai metode untuk menghubungkan alamat digital dengan pihak tertentu. Hubungan itu dapat diketahui melalui data dari penyedia layanan, catatan transaksi, atau informasi lain yang diperoleh secara sah.
Hal ini berarti blockchain tidak selalu memberikan anonimitas seperti yang kerap dibayangkan. Sebagian jaringan justru memiliki catatan transaksi yang bertahan lama dan dapat ditelusuri.
Penyedia layanan kripto juga dapat menerapkan pemeriksaan identitas, pemantauan transaksi, serta pembatasan akses berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Apabila suatu perusahaan menggunakan layanan yang tunduk pada ketentuan sanksi, aksesnya dapat dibatasi sesuai kebijakan dan kewajiban hukum penyedia tersebut.
Bahkan ketika transaksi dapat dilakukan secara teknis, perusahaan masih membutuhkan mitra yang bersedia menerima pembayaran. Bank, pemasok, perusahaan asuransi, dan lembaga pembiayaan dapat menolak transaksi jika dinilai melanggar ketentuan yang berlaku.
Karena itu, teknologi blockchain sebaiknya dipahami sebagai infrastruktur transaksi, bukan perlindungan menyeluruh terhadap tekanan ekonomi internasional. Kemampuannya dalam memproses perpindahan aset berbeda dari kemampuannya menjaga seluruh kegiatan perdagangan sebuah negara.
Risiko Volatilitas Menjadi Persoalan bagi Perekonomian
Salah satu tantangan utama penggunaan mata uang kripto dalam kegiatan ekonomi berskala besar adalah perubahan harga yang dapat terjadi dalam waktu singkat.
Nilai sejumlah aset kripto dapat bergerak tajam akibat perubahan permintaan, sentimen pasar, kondisi likuiditas, dan perkembangan kebijakan. Pergerakan itu dapat membuat nilai pembayaran berbeda antara waktu transaksi disepakati dan waktu pembayaran diselesaikan.
Bagi investor yang memperdagangkan aset digital sebagai instrumen investasi, perubahan harga mungkin merupakan bagian dari risiko yang diterima. Namun, bagi perusahaan yang harus memenuhi kewajiban perdagangan, volatilitas dapat menimbulkan persoalan operasional.
Perusahaan yang menerima pembayaran dalam aset dengan nilai tidak stabil harus mempertimbangkan apakah dana tersebut dapat digunakan untuk membeli bahan baku atau membayar kewajiban lain. Jika nilainya turun sebelum dikonversi, pendapatan yang diterima bisa lebih rendah daripada nilai transaksi awal.
Risiko serupa berlaku bagi perusahaan yang menggunakan kripto untuk membayar pemasok. Jika nilai aset meningkat atau menurun tajam di antara waktu pengadaan dan penyelesaian pembayaran, perhitungan biaya dapat menjadi lebih rumit.
Dalam skala nasional, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks. Pemerintah harus menjaga kemampuan membayar kewajiban, mendukung kelancaran perdagangan, serta memastikan sistem pembayaran dapat berfungsi secara konsisten.
Aset digital yang nilainya berubah cepat belum tentu cocok dijadikan instrumen utama untuk kebutuhan ekonomi yang memerlukan kepastian harga. Penggunaannya juga dapat menimbulkan biaya tambahan untuk pengelolaan risiko dan konversi.
Sebagian aset digital dirancang untuk mempertahankan nilai terhadap mata uang tertentu. Namun, mekanisme tersebut memiliki risiko tersendiri, termasuk ketergantungan pada penerbit, cadangan aset, likuiditas, dan kepercayaan pasar.
Karena itu, pemilihan teknologi pembayaran tidak cukup didasarkan pada kemampuan memindahkan aset tanpa melalui jalur tertentu. Pemerintah juga perlu menilai kestabilan nilai, kemampuan transaksi dalam jumlah besar, keamanan operasional, dan kepastian hukum.
Perdebatan mengenai usulan Netanyahu menunjukkan bahwa penggunaan kripto sebagai alternatif sistem ekonomi harus mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, bukan hanya kecepatan transaksi digital.
Perdagangan Internasional Membutuhkan Kepercayaan Mitra
Perekonomian sebuah negara tidak berdiri sendiri. Aktivitas impor, ekspor, investasi, dan pembiayaan bergantung pada hubungan dengan perusahaan, lembaga keuangan, serta pemerintah negara lain.
Dalam perdagangan internasional, metode pembayaran harus diterima oleh pihak yang melakukan transaksi. Eksportir perlu menerima dana yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha, sedangkan importir harus mampu membayar pemasok sesuai kesepakatan.
Jika perusahaan menggunakan mata uang kripto, mereka tetap harus memastikan bahwa mitra bisnis bersedia menerima aset tersebut. Apabila penerima tidak menginginkannya, pengirim perlu menggunakan perantara atau menukarkan aset ke mata uang yang disepakati.
Proses konversi itu dapat menimbulkan biaya, risiko perubahan harga, dan ketergantungan terhadap penyedia layanan. Apabila penyedia layanan tidak dapat beroperasi karena pembatasan hukum atau gangguan lainnya, transaksi dapat terhambat.
Hal yang sama berlaku pada pembiayaan perdagangan. Perusahaan sering kali memerlukan fasilitas kredit, jaminan pembayaran, asuransi, dan layanan pengelolaan risiko yang tidak dapat digantikan hanya dengan pengiriman aset digital.
Karena itu, keberhasilan sebuah sistem alternatif tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan. Keberhasilan juga bergantung pada kesediaan perusahaan dan lembaga di negara lain untuk berpartisipasi.
Jika banyak mitra dagang menolak menggunakan aset digital atau menghadapi pembatasan ketika menerima dana, manfaat sistem alternatif akan berkurang. Perusahaan mungkin tetap perlu mengakses layanan keuangan konvensional untuk menyelesaikan sebagian besar aktivitas bisnisnya.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa bank sentral menekankan pentingnya menjaga hubungan ekonomi dengan mitra utama Israel. Hubungan tersebut tidak hanya menyangkut mekanisme transfer dana, tetapi juga akses pasar, pembiayaan, dan kepastian bagi pelaku usaha.
Dalam situasi tekanan internasional, menjaga kepercayaan mitra dapat menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan sekadar memiliki teknologi pembayaran alternatif.
Ekonomi Israel Menghadapi Tantangan di Tengah Tekanan Diplomatik
Pernyataan Netanyahu disampaikan ketika Israel menghadapi tekanan diplomatik berkaitan dengan kebijakan terhadap wilayah Palestina. Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana perkembangan politik dapat memengaruhi perekonomian.
Tekanan internasional tidak selalu langsung berbentuk sanksi menyeluruh. Respons dapat dimulai dari pembatasan terhadap produk tertentu, perubahan kebijakan perdagangan, peninjauan kerja sama, hingga tindakan yang lebih luas apabila ketegangan meningkat.
Setiap bentuk kebijakan memiliki dampak berbeda. Pembatasan terhadap produk dari wilayah tertentu dapat memengaruhi perusahaan yang terlibat langsung dalam perdagangan tersebut. Sementara itu, sanksi terhadap layanan perbankan berpotensi memengaruhi kegiatan ekonomi yang lebih luas, bergantung pada cakupan dan pihak yang menjadi sasaran.
Pemerintah perlu memahami perbedaan itu ketika menyiapkan kebijakan antisipasi. Langkah yang dirancang untuk menghadapi pembatasan perdagangan tidak selalu memadai untuk menangani gangguan pembayaran internasional.
Di sisi lain, pernyataan yang menggambarkan kemungkinan terjadinya sanksi perbankan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai ketahanan ekonomi. Pelaku pasar mungkin ingin mengetahui apakah pemerintah memiliki rencana yang realistis untuk menjaga perdagangan, pembiayaan, dan pembayaran jika akses keuangan terganggu.
Usulan kripto menjadi bagian dari perdebatan tersebut. Netanyahu menyatakan perlunya menyiapkan alternatif, tetapi penolakan bank sentral menunjukkan bahwa efektivitas teknologi itu masih dipersoalkan.
Dalam keadaan ekonomi yang menghadapi ketidakpastian, pemerintah perlu menghindari kebijakan yang hanya memberikan kesan kesiapan tanpa memperhitungkan hambatan praktis. Rencana yang dapat dijalankan harus mencakup sumber pendanaan, kepastian hukum, kesiapan infrastruktur, dan koordinasi dengan sektor swasta.
Selain itu, kebijakan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sumber tekanan diplomatik. Apabila ketegangan berkaitan dengan kebijakan yang menimbulkan kritik internasional, langkah diplomatik untuk mengatasi persoalan tersebut juga menjadi bagian penting dari pengelolaan risiko ekonomi.
Oposisi Israel Sindir Gagasan Netanyahu sebagai BibiCoin
Usulan Netanyahu tidak hanya mendapat penolakan dari bank sentral, tetapi juga menjadi bahan kritik politik menjelang pemilihan umum Israel.
Gadi Eisenkot, pemimpin Partai Yashar yang menjadi penantang utama Netanyahu dalam pemilu, mengejek gagasan tersebut dengan sebutan “BibiCoin”. Istilah itu menggabungkan nama panggilan Netanyahu, Bibi, dengan kata coin yang lazim digunakan untuk menyebut mata uang digital.
Eisenkot menilai usulan tersebut berisiko bagi perekonomian Israel. Ia bahkan menyebutnya sebagai “ancaman terhadap keamanan nasional”.
Menurut Eisenkot, gagasan mengembangkan sistem keuangan alternatif mencerminkan kemungkinan bahwa Israel semakin terisolasi dari sistem ekonomi internasional. Kritik tersebut mengangkat persoalan yang lebih luas daripada sekadar pemilihan teknologi pembayaran.
Bagi oposisi, pemerintah seharusnya menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi dapat menjaga hubungan internasional, bukan hanya menyiapkan mekanisme untuk menghadapi konsekuensi jika hubungan tersebut memburuk.
Pernyataan Eisenkot juga memperlihatkan bagaimana isu ekonomi dapat menjadi bagian dari persaingan politik. Ketika pemilihan umum semakin dekat, kebijakan yang diumumkan pemerintah berpotensi dinilai berdasarkan dampak ekonominya sekaligus kemampuan pemerintah mempertahankan hubungan dengan negara lain.
Namun, ejekan politik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu gagasan tidak memiliki nilai teknis. Efektivitas rencana penggunaan blockchain tetap perlu dinilai berdasarkan rancangan, skala penggunaan, biaya, dan kemampuan operasionalnya.
Sebaliknya, gagasan yang disampaikan pemerintah juga tidak otomatis menjadi kebijakan yang layak hanya karena dikemukakan sebagai upaya menghadapi risiko nasional.
Perdebatan mengenai BibiCoin pada akhirnya memperlihatkan bahwa rencana Netanyahu menghadapi tantangan dari dua arah. Dari sisi teknis, bank sentral mempertanyakan kemampuannya menghadapi sanksi. Dari sisi politik, oposisi menilai gagasan tersebut dapat memperlihatkan kelemahan dalam pendekatan pemerintah terhadap hubungan ekonomi internasional.
Pemilihan Umum Menambah Sorotan terhadap Kebijakan Ekonomi
Waktu penyampaian gagasan Netanyahu menjadi perhatian karena berlangsung menjelang pemilihan umum Israel pada Selasa (27/10/2026), sebagaimana disebutkan dalam laporan sumber.
Menjelang pemilu, kebijakan ekonomi sering menjadi salah satu bahan penilaian terhadap pemerintah. Pemilih berkepentingan mengetahui apakah pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan lapangan kerja, dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi biaya hidup.
Ancaman sanksi internasional dapat memperluas perdebatan tersebut. Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan hubungan luar negeri, tetapi juga dengan kemungkinan dampak terhadap perusahaan, konsumen, dan investasi.
Pemerintah yang menghadapi risiko pembatasan ekonomi perlu menjelaskan kemungkinan dampaknya serta langkah yang disiapkan. Penjelasan tersebut membantu masyarakat membedakan antara risiko yang masih berupa kemungkinan dan kebijakan yang telah diputuskan oleh negara lain.
Dalam kasus ini, Netanyahu mengangkat kemungkinan sanksi perbankan dan menawarkan kripto sebagai salah satu alternatif yang sedang dikaji. Namun, bank sentral menolak pandangan bahwa teknologi tersebut dapat digunakan untuk menghindari sanksi.
Perbedaan itu memberikan bahan bagi lawan politik untuk mempertanyakan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Oposisi dapat menyoroti apakah gagasan tersebut realistis, apakah pemerintah memiliki rencana yang lebih luas, dan bagaimana Israel akan mempertahankan hubungan keuangan internasional.
Meski demikian, penilaian terhadap kebijakan perlu tetap didasarkan pada substansi. Pertanyaan utamanya adalah apakah rencana yang diajukan dapat dilaksanakan, seberapa besar manfaatnya, dan risiko apa yang mungkin timbul.
Penggunaan istilah BibiCoin membuat perdebatan menjadi lebih mudah diingat, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk menguji gagasan tersebut secara teknis dan ekonomi.
Bagi pemerintah, tantangannya adalah menjelaskan manfaat konkret dari sistem alternatif yang direncanakan. Bagi bank sentral, tantangannya adalah menjaga agar kebijakan antisipasi tidak mengabaikan kebutuhan mendasar terhadap stabilitas keuangan dan hubungan ekonomi internasional.
Perbedaan Pandangan Pemerintah dan Bank Sentral
Perbedaan pendapat antara Netanyahu dan Bank Sentral Israel memperlihatkan dua pendekatan dalam menghadapi risiko sanksi.
Pemerintah menekankan perlunya mempersiapkan alternatif apabila akses terhadap sistem perbankan internasional mengalami pembatasan. Pendekatan ini bertolak dari prinsip bahwa sebuah negara harus memiliki rencana darurat untuk menghadapi kemungkinan terburuk.
Sementara itu, bank sentral menekankan keterbatasan kripto dan pentingnya menjaga hubungan dengan mitra ekonomi. Lembaga tersebut menilai bahwa pencegahan sanksi dan pengurangan dampaknya lebih relevan dibandingkan mengandalkan aset digital sebagai sarana untuk menghindarinya.
Kedua pendekatan itu memiliki titik perhatian berbeda. Persiapan alternatif dapat menjadi bagian dari perencanaan risiko, tetapi alternatif tersebut perlu diuji agar tidak menimbulkan keyakinan keliru mengenai kemampuan sistem keuangan.
Di sisi lain, upaya mempertahankan hubungan internasional membutuhkan langkah diplomatik yang konsisten. Pemerintah harus mengelola kebijakan yang menjadi sumber ketegangan sekaligus menjelaskan kepentingan ekonominya kepada mitra.
Bank sentral memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Karena itu, pandangannya mengenai kemampuan teknologi baru tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan operasional perekonomian.
Perdebatan ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga. Rencana ekonomi yang berhubungan dengan pembayaran, perbankan, dan aset digital memerlukan penilaian dari otoritas moneter, regulator, serta pihak yang memahami kebutuhan perdagangan internasional.
Tanpa koordinasi, sebuah rencana dapat terlihat menarik secara konseptual tetapi sulit diterapkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.
Sampai informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut, gagasan Netanyahu masih berupa usulan untuk mengembangkan rencana terkait kripto dan blockchain. Penolakan bank sentral memperlihatkan bahwa gagasan itu belum memperoleh dukungan dari otoritas moneter Israel.
Apakah Kripto Bisa Menjadi Sistem Pembayaran Alternatif?
Pertanyaan utama dari usulan Netanyahu adalah sejauh mana kripto dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran apabila sebuah negara menghadapi pembatasan internasional.
Secara teknis, sejumlah jaringan blockchain memungkinkan perpindahan aset digital antara pengguna tanpa mengharuskan setiap transaksi melewati sistem transfer bank tradisional. Karakteristik ini dapat berguna untuk kebutuhan tertentu, terutama jika kedua pihak bersedia menerima aset yang digunakan.
Namun, kemampuan teknis tersebut perlu dibedakan dari kemampuan membangun sistem pembayaran nasional. Sistem pembayaran sebuah negara harus melayani kebutuhan rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan dengan tingkat keandalan yang tinggi.
Pengguna membutuhkan akses yang mudah, biaya yang dapat diperkirakan, serta perlindungan ketika terjadi kesalahan atau sengketa. Perusahaan besar juga membutuhkan kemampuan menangani transaksi bernilai tinggi dan mengintegrasikannya dengan sistem akuntansi serta pelaporan keuangan.
Kripto dapat digunakan dalam sebagian kegiatan tertentu, tetapi tidak otomatis memenuhi semua kebutuhan tersebut. Jaringan digital juga tidak menjamin bahwa transaksi akan diterima oleh seluruh pihak dalam perdagangan internasional.
Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana aset digital digunakan untuk pembayaran pajak, kewajiban publik, dan transaksi yang memerlukan mata uang resmi. Jika sistem alternatif tidak dapat terhubung dengan kegiatan ekonomi domestik, manfaatnya akan terbatas.
Persoalan lain adalah ketersediaan likuiditas. Agar transaksi dapat berlangsung dalam skala besar, pasar harus memiliki cukup pembeli dan penjual yang bersedia melakukan pertukaran pada harga yang wajar.
Jika likuiditas terbatas, transaksi besar dapat menimbulkan perubahan harga atau biaya konversi yang tinggi. Kondisi ini dapat mengurangi manfaat yang diharapkan dari sistem pembayaran alternatif.
Karena itu, penggunaan blockchain dalam perekonomian perlu dinilai berdasarkan tujuan yang jelas. Teknologi tersebut mungkin dapat melengkapi sistem keuangan dalam kondisi tertentu, tetapi klaim bahwa kripto dapat menggantikan perbankan atau menghapus dampak sanksi membutuhkan pembuktian yang jauh lebih kuat.
Sanksi Internasional Tidak Hanya Bergantung pada Jalur Pembayaran
Sanksi ekonomi dapat bekerja melalui berbagai mekanisme. Pembatasan dapat menyasar perdagangan barang, layanan tertentu, investasi, akses pembiayaan, atau hubungan dengan individu dan perusahaan yang masuk dalam daftar sanksi.
Karena itu, memindahkan transaksi ke teknologi lain tidak selalu mengatasi pembatasan yang mendasarinya. Apabila suatu barang dilarang diperdagangkan berdasarkan aturan yang berlaku, penggunaan blockchain tidak menghapus larangan tersebut.
Demikian pula, perusahaan yang tidak boleh menerima layanan tertentu tetap menghadapi batasan hukum meskipun pembayaran dilakukan menggunakan aset digital. Kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan metode transfer, tetapi juga dengan pihak yang terlibat, jenis transaksi, serta ketentuan yang mengatur kegiatan tersebut.
Dampak sanksi juga dapat muncul melalui keputusan komersial perusahaan swasta. Sebagian perusahaan mungkin memilih mengurangi hubungan bisnis dengan pihak yang dianggap berisiko, bahkan ketika transaksi tertentu tidak secara langsung dilarang.
Keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh biaya kepatuhan, potensi denda, reputasi, dan risiko kehilangan akses terhadap pasar lain. Dalam kondisi demikian, teknologi pembayaran alternatif belum tentu cukup untuk memulihkan hubungan bisnis.
Perusahaan tetap memerlukan pemasok, pelanggan, asuransi, layanan pengiriman, dan mitra pembiayaan. Jika sebagian pihak tersebut menolak bekerja sama, transaksi dapat terhambat meskipun pembayaran secara teknis memungkinkan.
Itulah sebabnya kemampuan sebuah negara menghadapi tekanan internasional tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur pembayaran. Hubungan diplomatik, kebijakan perdagangan, kepercayaan investor, dan kepastian hukum juga berperan besar.
Bagi Israel, perdebatan ini menjadi relevan karena usulan Netanyahu muncul di tengah tekanan atas kebijakan permukiman. Persoalan yang melatarbelakangi tekanan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan teknologi keuangan.
Dampak Potensial terhadap Dunia Usaha Israel
Jika pembatasan internasional berkembang hingga memengaruhi layanan perbankan, perusahaan dapat menghadapi sejumlah tantangan operasional. Tingkat dampaknya akan bergantung pada cakupan kebijakan, sektor yang terdampak, dan hubungan perusahaan dengan mitra luar negeri.
Eksportir, misalnya, membutuhkan kepastian bahwa pembayaran dari pembeli dapat diterima dan digunakan. Jika jalur pembayaran terganggu, perusahaan harus mencari cara lain untuk menyelesaikan transaksi sesuai hukum yang berlaku.
Importir juga memerlukan akses terhadap layanan pembayaran untuk membeli bahan baku, mesin, dan barang lain dari luar negeri. Gangguan pada proses tersebut dapat meningkatkan biaya administrasi dan memperpanjang waktu pengadaan.
Perusahaan yang bergantung pada pembiayaan internasional mungkin menghadapi persoalan tambahan. Fasilitas kredit, jaminan perdagangan, dan layanan keuangan lain sering kali melibatkan sejumlah lembaga di negara berbeda.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai langkah mitigasi yang sesuai dengan hukum. Pilihannya perlu disesuaikan dengan bentuk pembatasan dan kebutuhan masing-masing sektor.
Penggunaan teknologi digital mungkin menjadi salah satu bagian dari pembahasan tersebut, tetapi perusahaan tetap membutuhkan kepastian bahwa metode yang digunakan sah dan diterima oleh pihak yang bertransaksi.
Ketidakpastian mengenai aturan juga dapat memengaruhi keputusan investasi. Investor biasanya mempertimbangkan kemungkinan gangguan operasional, akses pasar, dan kemampuan perusahaan memperoleh pembiayaan sebelum menanamkan modal.
Jika risiko sanksi meningkat, sebagian pelaku usaha dapat menunda keputusan investasi sambil menunggu kejelasan. Dampaknya tidak selalu muncul secara langsung, tetapi dapat memengaruhi rencana ekspansi dan pengembangan usaha.
Pemerintah karena itu perlu menyediakan informasi yang jelas mengenai kebijakan ekonomi dan langkah penanganan risiko. Pernyataan tentang sistem alternatif sebaiknya disertai penjelasan realistis mengenai batas kemampuan, biaya, dan kerangka hukum yang akan digunakan.
Pentingnya Kepastian Hukum dalam Penggunaan Aset Digital
Penggunaan kripto dalam transaksi ekonomi membutuhkan kepastian hukum. Pemerintah dan pelaku usaha harus mengetahui aturan yang berlaku terhadap kepemilikan aset, pertukaran, pelaporan, serta kewajiban pajak.
Jika suatu negara mengembangkan sistem pembayaran berbasis aset digital, aturan mengenai perlindungan konsumen dan keamanan dana juga perlu diperhatikan. Pengguna harus memahami risiko kehilangan akses, kesalahan transaksi, dan kemungkinan gangguan layanan.
Selain itu, lembaga yang menyediakan layanan pertukaran atau penyimpanan aset dapat menghadapi kewajiban tertentu. Persyaratan identifikasi pelanggan dan pemantauan transaksi merupakan bagian dari kerangka regulasi yang diterapkan di berbagai yurisdiksi.
Aturan tersebut dapat memengaruhi cara perusahaan menggunakan aset digital dalam kegiatan bisnis. Sebuah transaksi mungkin dapat dilakukan melalui jaringan blockchain, tetapi penggunaan layanan perantara tetap tunduk pada ketentuan yang relevan.
Kepastian hukum juga diperlukan untuk mencegah munculnya sistem yang hanya beroperasi secara terbatas tanpa memberikan perlindungan memadai bagi pengguna. Pemerintah perlu memastikan bahwa teknologi baru tidak membuka celah bagi penipuan, pencucian uang, atau penyalahgunaan lainnya.
Bagi Israel, usulan Netanyahu akan membutuhkan kajian lebih lanjut jika ingin dikembangkan menjadi kebijakan nyata. Kajian tersebut perlu menilai bukan hanya kemampuan teknis blockchain, tetapi juga aturan yang berlaku dan konsekuensi terhadap sistem keuangan.
Bank sentral yang menolak penggunaan kripto untuk menghindari sanksi menempatkan persoalan kepatuhan dan hubungan internasional sebagai bagian penting dari perdebatan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur digital tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang mengatur transaksi.
Keamanan Siber dan Ketahanan Infrastruktur Digital
Sistem pembayaran alternatif juga harus memperhitungkan keamanan siber. Infrastruktur keuangan memproses informasi dan aset yang bernilai tinggi, sehingga gangguan terhadap sistem dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna maupun perusahaan.
Jaringan blockchain memiliki karakteristik keamanan yang berbeda-beda. Keamanan suatu sistem tidak hanya bergantung pada teknologi pencatatan, tetapi juga pada perangkat lunak, pengelolaan kunci digital, layanan perantara, dan prosedur operasional.
Pengguna yang kehilangan akses terhadap kunci privat dapat menghadapi kesulitan untuk mengendalikan asetnya. Sementara itu, kelemahan pada layanan pertukaran atau penyimpanan dapat menimbulkan risiko yang tidak selalu berkaitan dengan keamanan jaringan blockchain itu sendiri.
Dalam sistem ekonomi nasional, pemerintah juga harus memastikan adanya mekanisme untuk mengelola gangguan operasional. Infrastruktur harus mampu menangani lonjakan transaksi, menjaga integritas data, dan memulihkan layanan ketika terjadi masalah.
Ketahanan sistem tidak cukup dinilai dari apakah transaksi dapat diproses dalam keadaan normal. Sistem harus diuji terhadap berbagai kemungkinan, termasuk gangguan jaringan, serangan siber, kesalahan manusia, dan masalah pada penyedia layanan.
Jika teknologi digital hendak digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi penting, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem tersebut memiliki standar keamanan yang memadai. Pengawasan, audit, dan pengelolaan risiko menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Hal ini memperlihatkan bahwa membangun sistem pembayaran alternatif bukan sekadar memilih teknologi dan mengaktifkan jaringan transaksi. Diperlukan infrastruktur pendukung, sumber daya manusia, regulasi, dan prosedur yang memastikan layanan tetap berfungsi dalam situasi sulit.
Tanpa persiapan menyeluruh, sistem alternatif justru dapat menciptakan risiko tambahan bagi perekonomian yang sedang menghadapi tekanan.
Mengapa Hubungan dengan Mitra Dagang Tetap Penting
Bank Sentral Israel menekankan pentingnya mempertahankan hubungan ekonomi dengan mitra dagang utama. Sikap ini berkaitan dengan kenyataan bahwa perdagangan internasional membutuhkan jaringan hubungan yang luas.
Hubungan ekonomi mencakup lebih dari sekadar kemampuan melakukan pembayaran. Perusahaan memerlukan kepastian mengenai kontrak, pengiriman barang, asuransi, pembiayaan, dan layanan lain yang memungkinkan transaksi berjalan dari awal hingga akhir.
Jika hubungan dengan mitra dagang memburuk, perusahaan mungkin menghadapi hambatan dalam mendapatkan bahan baku atau menjual produk. Perubahan tersebut dapat memengaruhi pendapatan, biaya produksi, dan rencana investasi.
Teknologi pembayaran alternatif tidak dapat menggantikan seluruh unsur hubungan tersebut. Blockchain mungkin mendukung pencatatan transaksi, tetapi tidak dengan sendirinya menyediakan kapal pengangkut, asuransi perdagangan, atau fasilitas kredit.
Hubungan dengan mitra internasional juga memengaruhi kepercayaan terhadap perekonomian. Perusahaan cenderung membutuhkan kepastian bahwa kontrak dapat dilaksanakan dan pembayaran dapat diterima tanpa hambatan yang tidak terduga.
Karena itu, strategi untuk menghadapi tekanan ekonomi perlu mencakup diplomasi dan komunikasi dengan mitra. Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan yang diambil, memahami kekhawatiran pihak lain, dan mencari jalan untuk mencegah memburuknya hubungan.
Dalam konteks Israel, langkah semacam itu berkaitan dengan tekanan internasional atas kebijakan permukiman di Tepi Barat. Persoalan tersebut menjadi salah satu sumber ketegangan yang mendorong munculnya kekhawatiran mengenai sanksi.
Upaya menjaga hubungan ekonomi dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari kebijakan luar negeri. Sistem pembayaran alternatif dapat menjadi bahan kajian, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk menangani sumber tekanan diplomatik.
Kripto Lebih Tepat Dipandang sebagai Pelengkap
Perdebatan mengenai usulan Netanyahu menunjukkan perlunya membedakan antara penggunaan kripto sebagai pelengkap dan penggunaannya sebagai pengganti sistem perbankan.
Sebagai pelengkap, teknologi blockchain dapat dipelajari untuk kebutuhan tertentu, seperti pencatatan transaksi, pengiriman aset digital, atau pengembangan layanan pembayaran yang memiliki manfaat jelas. Setiap penerapan tetap harus melalui penilaian mengenai biaya, keamanan, kepatuhan, dan kebutuhan pengguna.
Sebagai pengganti sistem perbankan nasional, tuntutannya jauh lebih besar. Sistem tersebut harus mampu mendukung berbagai aktivitas ekonomi dengan skala dan kompleksitas yang tinggi.
Perekonomian membutuhkan instrumen pembayaran yang diterima luas, akses terhadap pembiayaan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan bagi pengguna. Kripto tidak otomatis menyediakan seluruh fungsi tersebut.
Selain itu, penggunaan aset digital tidak menghapus risiko sanksi yang berkaitan dengan hukum. Pihak yang menggunakan teknologi tersebut tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku di yurisdiksi terkait.
Jika pemerintah ingin mengembangkan teknologi blockchain, langkah yang lebih realistis adalah menentukan masalah spesifik yang hendak diselesaikan. Pemerintah kemudian dapat menilai apakah teknologi tersebut benar-benar lebih efektif dibandingkan alternatif lain.
Pendekatan seperti itu berbeda dari menganggap kripto sebagai jawaban umum untuk menghadapi seluruh bentuk pembatasan ekonomi. Sanksi memiliki cakupan yang beragam, sehingga respons perlu disesuaikan dengan jenis pembatasan dan dampak yang ditimbulkan.
Bank Sentral Israel menolak penggunaan kripto untuk menghindari sanksi, tetapi perdebatan tersebut juga membuka pertanyaan yang lebih luas mengenai peran teknologi digital dalam sistem keuangan. Pertanyaan itu membutuhkan analisis teknis dan ekonomi yang terukur, bukan sekadar pernyataan politik.
Pemerintah Perlu Menjelaskan Rencana Alternatif secara Terukur
Pernyataan Netanyahu bahwa ia telah meminta timnya menyiapkan rencana terkait kripto dan blockchain menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk kebijakan yang akan dikembangkan.
Sebuah rencana yang dapat diterapkan perlu menjelaskan tujuan penggunaan teknologi, pihak yang akan mengoperasikannya, serta jenis transaksi yang hendak didukung. Tanpa penjelasan tersebut, sulit menilai apakah sistem alternatif benar-benar dapat membantu perekonomian.
Pemerintah juga perlu memperhitungkan biaya pembangunan infrastruktur, kebutuhan pengawasan, dan risiko operasional. Penggunaan teknologi baru dapat memerlukan investasi dalam sistem keamanan, pelatihan, serta integrasi dengan layanan yang telah tersedia.
Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa rencana tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum internasional dan regulasi domestik tetap menjadi bagian dari pengelolaan risiko ekonomi.
Penilaian juga perlu melibatkan sektor swasta. Perusahaan yang menjalankan perdagangan internasional memiliki kebutuhan operasional yang berbeda-beda. Masukan dari pelaku usaha dapat membantu menentukan apakah sistem yang dirancang benar-benar berguna dalam praktik.
Rencana tersebut juga harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Pemerintah perlu mengetahui apakah teknologi mampu mengurangi biaya, meningkatkan ketahanan transaksi, atau menyediakan manfaat lain yang dapat dibuktikan.
Jika tujuan utamanya adalah menghadapi kemungkinan sanksi perbankan, evaluasi harus mencakup skenario ketika mitra internasional menolak menerima aset digital. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemungkinan akses terhadap layanan pertukaran dan penyimpanan aset mengalami pembatasan.
Dengan begitu, kajian tidak hanya mengukur kemampuan blockchain saat beroperasi normal, tetapi juga ketahanannya dalam kondisi tekanan ekonomi. Penilaian yang menyeluruh akan membantu mencegah ekspektasi berlebihan terhadap teknologi tersebut.
Diplomasi Tetap Menjadi Bagian Penting dari Strategi Ekonomi
Penolakan bank sentral menegaskan bahwa pencegahan sanksi harus menjadi prioritas pemerintah. Pendekatan ini menempatkan diplomasi sebagai bagian penting dari upaya menjaga stabilitas ekonomi.
Sanksi internasional biasanya muncul dalam konteks perselisihan politik, keamanan, atau kebijakan yang dianggap bermasalah oleh pihak yang menjatuhkannya. Karena itu, penyelesaiannya sering kali memerlukan negosiasi dan perubahan kebijakan, bukan hanya perubahan cara pembayaran.
Dalam kasus Israel, tekanan yang disebut dalam laporan berkaitan dengan kebijakan permukiman di Tepi Barat dan meningkatnya kekerasan yang melibatkan pemukim Israel. Sejumlah negara Barat telah mengambil langkah pembatasan terhadap produk dari permukiman tersebut.
Jika pemerintah ingin mengurangi risiko pembatasan yang lebih luas, komunikasi diplomatik menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan. Pemerintah perlu memahami tuntutan dan kekhawatiran negara mitra, sekaligus menjelaskan kebijakan yang akan ditempuh.
Diplomasi ekonomi juga dapat membantu mempertahankan jalur komunikasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis. Hubungan yang tetap terbuka dapat memberikan ruang untuk menyelesaikan masalah sebelum berkembang menjadi pembatasan yang lebih berat.
Namun, keberhasilan diplomasi bergantung pada berbagai faktor, termasuk substansi persoalan yang diperdebatkan dan respons pihak-pihak yang terlibat. Tidak ada jaminan bahwa seluruh ancaman sanksi dapat dihindari hanya melalui komunikasi.
Meski demikian, pendekatan diplomatik tetap berbeda dari mengandalkan sistem pembayaran alternatif. Teknologi dapat membantu mendukung aktivitas tertentu, sedangkan diplomasi berupaya menangani sumber ketegangan yang berpotensi menimbulkan pembatasan.
Perbedaan itulah yang menjadi dasar penekanan bank sentral bahwa pemerintah harus berupaya mencegah sanksi dan mengurangi dampaknya, bukan menganggap kripto sebagai jalan keluar yang menyeluruh.
Perdebatan Kripto Memperlihatkan Tantangan Kebijakan Netanyahu
Usulan Netanyahu memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemerintah ketika harus menanggapi risiko ekonomi sekaligus menjaga hubungan internasional.
Di satu sisi, pemerintah perlu mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk. Gangguan terhadap layanan perbankan internasional dapat menimbulkan persoalan serius bagi perusahaan dan perdagangan, sehingga perencanaan darurat merupakan bagian penting dari kebijakan ekonomi.
Di sisi lain, langkah antisipasi harus didasarkan pada penilaian yang realistis. Teknologi yang mampu memproses transaksi tidak otomatis dapat menggantikan fungsi perbankan atau menghapus konsekuensi hukum dari sanksi internasional.
Bank Sentral Israel secara terbuka menolak gagasan bahwa kripto dapat digunakan untuk menghindari sanksi. Penolakan ini menyoroti perlunya membedakan kemampuan teknis aset digital dari kemampuan sistem ekonomi untuk tetap berfungsi ketika hubungan keuangan internasional terganggu.
Kritik Gadi Eisenkot menambah dimensi politik terhadap perdebatan tersebut. Penyebutan BibiCoin menjadi simbol kritik terhadap cara pemerintah menghadapi risiko isolasi ekonomi.
Namun, substansi persoalan tidak berhenti pada istilah yang digunakan oposisi. Pemerintah tetap perlu menjelaskan apakah rencana yang sedang disiapkan memiliki tujuan konkret, dasar hukum yang jelas, dan manfaat yang dapat diukur.
Masyarakat juga perlu membedakan antara usulan kebijakan dan keputusan yang sudah diterapkan. Pernyataan Netanyahu menunjukkan bahwa gagasan penggunaan kripto sedang dipertimbangkan, bukan bahwa sistem tersebut telah menjadi pengganti perbankan Israel.
Pada akhirnya, kemampuan Israel menghadapi tekanan ekonomi akan ditentukan oleh kombinasi kebijakan diplomatik, ketahanan sistem keuangan, hubungan perdagangan, dan kesiapan sektor usaha. Teknologi blockchain mungkin menjadi salah satu unsur yang dikaji, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi menyeluruh.
Kesimpulan: Kripto Belum Menjadi Jawaban atas Ancaman Sanksi Israel
Gagasan Netanyahu mengenai kripto untuk menghadapi sanksi Israel memicu perdebatan karena menyentuh persoalan mendasar tentang ketahanan ekonomi dan hubungan internasional.
Netanyahu menginginkan pemerintah menyiapkan sistem alternatif apabila Israel menghadapi sanksi perbankan. Ia menyatakan telah meminta timnya menyusun rencana terkait mata uang kripto dan blockchain di tengah meningkatnya tekanan terhadap kebijakan permukiman di Tepi Barat.
Namun, Bank Sentral Israel menegaskan bahwa kripto tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk menghindari sanksi. Lembaga tersebut menekankan pentingnya mempertahankan hubungan dengan mitra dagang utama, mencegah pembatasan, dan mengurangi dampak ekonomi apabila tekanan internasional meningkat.
Kritik juga datang dari Gadi Eisenkot yang menyebut gagasan itu sebagai BibiCoin dan menilainya berisiko bagi keamanan nasional. Perdebatan tersebut semakin mendapat perhatian karena berlangsung menjelang pemilihan umum Israel.
Dari sisi teknis, blockchain memang menyediakan cara berbeda untuk mencatat dan memindahkan aset digital. Namun, kemampuan tersebut tidak otomatis menggantikan layanan perbankan, pembiayaan perdagangan, akses pasar, atau kepercayaan mitra internasional.
Penggunaan kripto juga tetap menghadapi risiko perubahan harga, keterbatasan likuiditas, keamanan siber, serta kewajiban hukum. Sanksi yang berkaitan dengan pihak, barang, atau transaksi tertentu tidak otomatis hilang hanya karena pembayaran dilakukan melalui teknologi digital.
Karena itu, usulan Netanyahu masih membutuhkan penjelasan dan kajian lebih lanjut sebelum dapat dinilai sebagai kebijakan ekonomi yang layak. Teknologi blockchain dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan tertentu, tetapi efektivitasnya harus diuji berdasarkan manfaat dan batasannya.
Dalam menghadapi ancaman sanksi, persoalan utama Israel tetap berkaitan dengan hubungan diplomatik, kepercayaan mitra dagang, dan kemampuan menjaga kelancaran sistem keuangan. Kripto mungkin menjadi bagian dari diskusi mengenai alternatif pembayaran, tetapi berdasarkan penolakan bank sentral, teknologi tersebut belum dianggap sebagai jawaban untuk menghindari sanksi internasional.
About the Author
